(Copas) RUU PENGELOLAAN ZAKAT : Ada Sanksi Administrasi bagi Wajib Zakat

Belum sempat banyak coret-coret, ada juga beberapa coretan yang belom sempet di posting, hmmm… alasannya (meskipun tidak bisa dibenarkan ) adalah karena makin banyak tugas dikantor *sok sibuk banget* huhuwww  jadi dateng-dateng ke kantor, tugas sudah siap untuk dilalap, pulangnya lelah banget buat sekedar OL, so… baru bisa blogwalking dan ngintip-ngintip… tantangan 31 hari blogging ternyata belum berjalan mulus  hikshiks

ini dia oleh-oleh dari intip2 recent post MP-erzz… semoga bermanfaat  cekidot:

——–

Masyarakat yang sudah seharusnya mengeluarkan zakat, namun tidak berzakat, mungkin akan terkena sanksi. Begitulah usulan Forum Zakat (FOZ), asosiasi penyelenggara zakat yang memiliki anggota sekitar 200 organisasi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah anggota DPR Komisi VII di Gedung Nusantara II, Selasa sore (16/2).

Sanksinya, wajib zakat (muzaki) harus membayar 10% lebih besar dari kewajibannya. Andaikata kewajiban zakat muzaki senilai Rp 1 juta, maka pada pembayaran zakat tahun berikutnya, wajib zakat mesti membayar zakat tahun lalu sebesar Rp 1.000.000 juta plus denda 10% sebesar Rp 100.000. Jumlah itu juga akan ditambah dengan zakat tahun berjalan sebesar Rp 1.000.000 sehingga jumlahnya menjadi 2.100.000.

Pasal sanksi tersebut lengkapnya berbunyi “setiap muzaki yang tidak melaksanakan kewajiban zakat… akan tetap dikenakan kewajiban membayar zakat yang ditinggalkan ditambah dengan denda adminitasi sebesar 10% dari jumlah zakat yang ditinggalkan.” Usulan ini masuk dalam Bab X mengenai sanksi.

Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKS Yoyoh Yusroh yang memimpin rapat menyatakan, usulan ini akan dipertimbangkan dalam Pansus dan Panja DPR yang membahas pasal demi pasal RUU Pengelolaan Zakat. Namun dalam sesi tanggapan, sejumlah anggota DPR Komisi VIII terlihat keberatan dengan usulan ini. “Sebelum ada sanksi, perlu ada penjelasan dulu seperti apa pelaksanaannya,” kata Saifuddin Donodjoyo, Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi Gerindra.

Di dalam RUU Pengelolaan Zakat versi DPR maupun usulan FOZ, kewajiban untuk membayar zakat berlaku bagi individu maupun perusahaan milik warga muslim. Kewajiban itu tidak harus disalurkan kepada badan pengumpul zakat atau amil zakat. “Masyarakat yang mau menyalurkan zakat sendiri tetap bisa,” kata Ahmad Juwaini, Ketua Umum FOZ kepada KONTAN.

Sebagian besar UU ini bertendensi mengatur lembaga pengelola zakat. Antara lain, organisasi pengelola zakat harus mendapatkan sertifikasi dari Badan Pengelola Zakat di tingkat pusat. Pengelola zakat tingkat nasional disyaratkan memiliki wilayah operasional minimal di 10 propinsi dengan kemampuan mengumpulkan dana Rp 2 miliar per tahun. Namun FOZ mengusulkan Rp 5 miliar selama tiga tahun ber turut-turut dan telah diaudit oleh akuntan publik.

Sedangkan Pengelola zakat tingkat propinsi beroperasi minimal di 40% dari jumlah kabupaten dan mengumpulkan dana Rp 1 miliar per tahun. Sedangkan FOZ mengusulkan Rp 2 miliar pe dua tahun ber turut-turut dan telah diaudit oleh akuntan publik.

Sedangkan tingkat kabupaten, wilayah operasionalnya minimal di 40% dari jumlah kecamatan dan mampu mengumpulkan dana Rp 100 juta per tahun. Sedangkan FOZ mengusulkan Rp 500 juta per tahun dan telah diaudit oleh akuntan publik.

Dalam pembahasan ini, Komisi VIII DPR akan menetapkan bukti setoran zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh). Sedangkan FOZ ingin, zakat menjadi pengurang PPh. Maksudnya, “kalau bayar zakat Rp 1 juta, sementara kewajibannya pajaknya Rp 1 juta, itu bisa langsung dianggap lunas,” kata Ahmad.

sumber: Kontan Online | Rabu, 17 Februari 2010 | 12:44

dicopas dari MP-nyah Ibu Yoyoh Yusroh

Advertisements

42 thoughts on “(Copas) RUU PENGELOLAAN ZAKAT : Ada Sanksi Administrasi bagi Wajib Zakat

  1. Cinderellanty Chan

    engga mus… itu kan ada tulisannya… COPAS dan ga ada nomernyah,,, klo ada nomernya baru termasuk… anty ga sempet posting dikantor mus,,, seperti yang anty ceritakan diatas 😀

    Reply
  2. Hajime Morimatsu

    Hmmm, zakat kok dipolitisir, zakat bagi umat muslim adalah wajib hukumnya, kalau sampai diatur-atur kok aneh ya, takutnya nanti orang berzakat karena TAKUT didenda, jadi nanti berzakat bukan karena Allah S.W.T dan ikhlas sadar dari hati dong, gimana dong? Sekarang kok makin banyak orang2 yang atas nama agama bikin2 aturan, berarti aturan agama dibuat oleh manusia dong, bukan Al-Qur'an.

    Reply
  3. The True Ideas

    kalau yang dikejar adalah zakat profesi, maka zakat profesi ini tidak dikenal dalam Islam, maka jika ini dilegalkan dalam bentuk UU, maka ini adalah pendholiman terhadap pemilik harta…

    Reply
  4. ar fakhruddin

    Saya pribadi setuju sekali, terkait masalah komen mr asiantelier…hhmm klo boleh cerita dulu jaman khalifah umar (kalo ga salah ya)… muzakki yg tidak berzakat diperangi loh… padahal saat itu jg sdh wajib tho… nah apa mau sekarang diperangi juga (maaf misal ada lembaga/org spt FPI yg diminta untuk memerangi muzakki yg tdk berzakat) ??? makanya mungkin para ulama kita berpikir lbh kontemporer dengan menguatkannya dlm bentuk UU (toh negara adalah umara..pemimpin bagi warga negaranya).
    plus mungkin jg sedikit masukan. ketika ini dikaitkan dengan bukti (bahasa umumnya kwitansi ato apalah) sebagai dasar pengurang pajak, maka pemberian zakat langsung ke orang per orang (bukan ke lembaga zakat) akan timbul masalah baru… masak mau dimintain bukti/kwitansi ??? klo saya pribadi mending utk orang per orang niatnya adalah infaq/shodaqoh, sementara zakat (yg macem-2 jenisnya tuh) diserahkan ke lembaga zakat resmi…shg bisa dipertanggung jawabkan. InsyaAllah. maaf jika ada kata yg kurang berkenan.

    Reply
  5. Cinderellanty Chan

    mohon maaf sebelumnya nih hajime.. aku yang bodoh ini repost dari bu yoyoh, hehehe seharusnya orang Islam taat sendiri kan? berhubung tidak semua orang Islam itu taat terhadap agamanya sendiri, maka terkadang banyak hal sepertinya tampak dipaksakan demi kebaikan…. seperti kita yang malas solat pada tepat waktu, kadang harus memaksa diri atau dipaksa orang lain demi ekbaikan kita kan? wallahua'lam bis shawaab

    Reply
  6. M. Izriadi Abdullah

    hmm…postingan yang informatif… mudah2n makin banyak orang islam (muslim) untuk menunaikan kewajiban yang satu ini, selain itu, RUU itu mudah2n bisa menyelamatkan orang muslim dari api neraka terkait dengan harta benda yang dia peroleh semasa di dunia, karena secara tidak disadari mereka terikat oleh UU untuk membayarkan kewajiban itu…
    semoga badan amil zakat yang ada sekarang menjadi semakin profesional dan optimal dalam hal pengelolaan dana zakat yang diterima. amiiinn.
    terus berkarya….

    Reply
  7. Hajime Morimatsu

    Saya hanyalah memberi pandangan lain saja, soal kewajiban umat muslim sudah seharusnya dijalankan dgn kesadaran hati dan ikhlas karena Allah S.W.T, menurut saya kalau sampai “dipaksakan”/ditakuti utk melakukan kewajiban itu, takutnya nanti alasan melakukan kewajiban itu karena TAKUT kepada seseorang/sekelompok orang yang memaksakan/menakuti, jadi dilakukan bukan karena ikhlas-sadar karena Allah, sesungguhnya Allah mempunyai caraNya sendiri untuk mengingatkan umatNya yang lalai kewajiban, hidayah dan peringatan dari Allah akan sangat menyentuh akal dan hati umatNya.

    Reply
  8. Cinderellanty Chan

    🙂 tidak hanya terkait zakat profesi saja sepertinya mas… zakat profesi termasuk ijtihad ulama terhadap fenomena harta yang didapatkan, zakat profesi ini juga merupakan derivat dari zakat maal itu sendiri 🙂 waallahua'lam…

    ana al-faaqiraah bi ilmillaah..

    Reply
  9. The True Ideas

    antara pajak dan zakat sungguh berbeda, jadi tidak bisa disamakan, pajak pada dasarnya haram untuk kaum muslimin, karena sudah ada kewajiban zakat. Namun kewajiban zakat, harus ada dalilnya yang sah dari al Qur'an dan Assunnah…cmiiw

    Reply
  10. Cinderellanty Chan

    jazakumullah khair for share Mas… 🙂 sepertinya negara kita secara hukum negara dan hukum islam, belum bisa melakukan “perang” terhadap mereka yg enggan membayar zakat 🙂 hanya sebuah upaya barangkali, wallaahua'lam

    Reply
  11. Cinderellanty Chan

    betul Mas saya sepakat 🙂
    husnudzannya…. barangkali mereka2 yang berjuang di lembaga legislatif itu ingin meniadakan pajak dengan pelan2… dan replacing itu dengan zakat… membuadayakan zakat.. wallaahua'lam 😀 maaf jawabannya dangkal sekali 🙂 masih harus banyak belajar

    Reply
  12. Mon Mon

    hm.. kok aku kurang setuju yaa kalo ada denda.. kekuranganna muslim di Indonesia, mayoritas kurang paham dengan ajaranna sendiri. seharusna Al-Qur'an dan Hadis menjadi 'undang-undang' untuk diri sendiri. hm.. aku juga banyak kekurangan sih xDD tapi so far, terus belajar untuk menjadi pribadi muslimah yang lebih baik 🙂

    Reply
  13. :: Teruskan Perjuangan ::

    Mari berzakat berbagi pada sesama, tunaikan zakat sempurnakan syahadat…sessungguhnya zakat adalah mensucikan, mari berzakat investasi akhirat..Rukun Islam yg ke-4, mari tunaikan semoga bermanfaat..jangan terlambat ataupun jangan telat, yg mampu berzakat yang tak mampu menerima berzakat…sebagian rezeki bukan milik sendiri, tapi ada hak saudara yg harus dibagi…wajib ikhlas ridho krn Illahi Rabbi, semoga Allah mengganti dengan yg lebih baik lagi…Mudah2an dengan zakat yg kita keluarkan kita bisa membantu saudara2 kita, untuk lebih jelas lagi mari kita datangi badan amil zakat terdekat, supaya zakat yg kita keluarkan bisa tersalurkan kepada orang2 yg tepat, mari kita niatkan berzakat karena Allah, muda2an kita bisa membantu sesama……inga'..inga'..[ Ebith Beat A mode on]

    Reply
  14. Mip2 _

    UU yg mengatur zakat menurutku beranalogi dengan ketika Abu Bakar RA memerangi org2 yg pada zaman beliau enggan mmbayar zakat..

    Itu menurutku lho..

    Trus mengenai pajak haram u/ muslim y emang haram..tapi emang ada situasi yg membuat pajak jadi halal..kalo soal itu para ulama aja kali y yg nentuin..

    cmiww

    Reply
  15. Hajime Morimatsu

    @akina : pajak haram? Berarti bertahun2 kita melakukan hal yang haram tanpa kita sadari dong? Kan kalo kita beli2 pasti ada pajaknya, juga rumah yg kita diami jg berpajak, gmn tuh? Pajak yg bagaimana yg dikategorikan haram? Btw, bukannya belain orang pajak, pajak adalah sumber pendapatan negara, kalau gak dari situ dari mana negara dapet biaya utk pembangunan? Malakin rakyatnya? Ato pake sistem upeti spt jaman kerajaan? Tolong bedakan pajak dengan zakat…

    Reply
  16. Mip2 _

    Wakakak.multiply kan sarana.hukumny bisa jadi macem2

    Ngomong2 soal belain depkeu,u/ hal tertentu justru gw yg akan brdiri paling depan.karena emang korps dan almamater gw brada di bawah depkeu..:-D
    Kalo soal syariat, y serahkan kembali pada ulama..lagian kan gw bilang kalo pajak bisa jd halal..nah apakah indonesia termasuk dalam kondisi yg mana..tanya ulama aja, hwehe

    Reply
  17. Rasyid Isa

    Dalam pembahasan ini, Komisi VIII DPR akan menetapkan bukti setoran zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh). Sedangkan FOZ ingin, zakat menjadi pengurang PPh. Maksudnya, “kalau bayar zakat Rp 1 juta, sementara kewajibannya pajaknya Rp 1 juta, itu bisa langsung dianggap lunas,” kata Ahmad. < -- logikanya salah.. yang bener, Penghasilan kena pajaknya berkurang Rp. 1 juta. misal, taruhlah tarif PPh 10%, berarti kalau kewajiban pajaknya 1 juta, maka PKP nya 10 juta. kalau bayar zakat mengurangi PKP (bukan kewajiban pajak) berarti PKP jadi 9 juta dan kewajiban pajak 900 ribu,bukan lunas. kecuali kalau zakat sebagai pengurang kewajiban pajak bukannya pengurang penghasilan kena pajak

    Reply
  18. Rasyid Isa

    oia, AFAIK pajak haram itu berdasarkan atsar2 terdahulu dimana pajak itu digunakan sebagai istilah untuk iuran yang sifatnya “upeti”. kalau konsep pajak zaman sekarang, lebih ke iuran bareng2 demi kepentingan bersama (terlepas dari realitanya wkwkwk.. tapi idealnya seperti itu). jadi konteks pajak yang diharamkan oleh atsar2 terdahulu dengan pajak kita kenal sekarang ini banyak bedanya.

    wallahua'lam

    Reply
  19. ario fanie

    kaga bayar zakat kena denda…hmm..ya buat lebih menertibkan dan menimbulkan kesadaran ….kayak di malaysia gitu yah modelnya.
    @mip2..Pajak haram ???? iya yah gitu ???…dulu katanya pada saat khalifah umar uda jalan, kayak semacam pajak tanah katanya…binung2….
    tp klo pajak yang dibayar dr kantor, tp tanpa di potong zakat, berarti lebih bayarnya yah….gmana dunk..klaim pajaknya

    Reply
  20. carrot soup

    pendapat pribadi ye, tanpa paksaan siapapun, hehe;

    1. kalo pemangkir zakat kena sanksi, saya koq kebayangnya pengelolaan zakat bakal seperti pengelolaan pajak ya, lengkap dgn gayus2nya, ngeri jg kalo nanti ada grup fb “tolak bayar zakat” imho

    2. setuju ama zakat sebagai pengurang pajak, bukan sekadar pengurang penghasilan kena pajak, semoga ini membuat para muzakki lebih termotivasi untuk membayar zakat

    Reply
  21. Rasyid Isa

    @atas
    yang no.2 itu ada baiknya, memang… tapi resikonya, keikhlasan dalam membayar zakat jadi berkurang. tapi itu br resiko belum kejadian, dan tidak harus dihindari (avoid)

    untuk yang no.1, sebenarnya pengelolaannya bisa jadi mirip, dan resiko “gayus” bs jadi ada karena kan mungkin aja ada orang yang ingin kewajiban zakatnya dianggap terpenuhi (oleh manusia) tapi nggak mau bayar jumlah yang seharusnya, dan akhirnya diadakanlah tawar menawar seperti bayar pajak. cuma, cara untuk mitigasinya, bisa jadi dengan memprioritaskan atribut ruhiyah dari para amilin , dan prioritas atribut ruhiyah ini kan ga ada di dirjen pajak. insya Allah resiko bs dikurangi

    Reply
  22. carrot soup

    kalo risiko ketidak-ikhlasan sih bisa terjadi jg apabila pemangkir zakat terancam sanksi, muzakki membayar karena takut sanksi, cmiiw

    terkait integritas amil;

    1. bila swasta/LAZ masih diizinkan mengelola zakat, insya Allah saya masih percaya dgn integritas para amil. tapi bila zakat jadi ranah wajib, apakah pemerintah 'rela' bila nanti swasta/LAZ mengelola zakat secara penuh seperti apa yg dilakukan RZI dan LAZ lainnya saat ini? entah.. karena setau saya, ada satu lagi draft RUU pengelolaan zakat selain versi DPR dan FOZ di atas, yaitu versi pemerintah, di mana swasta/LAZ hanya diizinkan mengumpulkan zakat, tidak boleh menyalurkan

    2. bila aparat pemerintah yg mengelola zakat, well mohon maaf saya masih belum percaya dgn integritas mereka. memang tidak semua aparat pemerintah buruk, masih banyak orang2 jujur di dalamnya, tp berkaca dari kasus (lagi2) gayus, hanya karena 1 orang, bahkan sampai almamaternya (STAN) pun dicap memproduksi koruptor

    imho lagi loh… ^^

    Reply
  23. Rasyid Isa

    sebenarnya orang-orangnya bisa jadi sama saja. toh rekrutmen kan bisa dilakukan dari (X) LAZ-ers. kemudian, kalau diserahkan pada swasta, itu bentuk yang solutif tapi masih ga ideal, karena idealnya zakat memang dikumpulkan oleh pemerintah. lebih baik perbaiki pemerintahan supaya bisa mengelola zakat dengan benar daripada selamanya bergantung pada LAZ-LAZ swasta, wallahua'lam bish shawab

    Reply
  24. carrot soup

    wah, kalo yg dimaksud adalah lembaga zakat pemerintah/BAZ merekrut ex LAZer sbg karyawan (atau PNS?), masalahnya tdk sesederhana itu mnrt saya, soalnya budaya kerja LAZ dgn BAZ kan lumayan berbeda (imho)

    intinya sih saya sepakat dgn konsep zakat idealnya dikelola pemerintah, tapi tentunya tidak dalam waktu dekat.. hehehe

    Reply
  25. Rasyid Isa

    iya, makanya saya katakan, sesuaikan dulu kondisi pemerintahannya baru diambil alih. perkara kapan waktunya, ya tergantung kesiapan pemerintahnya. bisa besok, bisa tahun depan, bisa dekade depan, abad depan atau millenium depan, wkwkwkw…

    Reply
  26. carrot soup

    ternyata diterapkan di 2011 ini, mulai sekarang, pengurus masjid kalo ngelola zakat secara 'ilegal' akan ditangkapi

    “Pasal 38 undang-undang tersebut menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, atau mendayagunakan zakat, tanpa izin pejabat yang berwenang. Pejabat tersebut berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan lembaga amil zakat milik Ormas, serta lembaga amil zakat yang berafiliasi kepada Baznas. Jika mengabaikan hal itu, maka yang bersangkutan terancam denda Rp 50 juta atau kurungan penjara selama satu tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 41.”

    http://imz.or.id/new/news/1099/uu-zakat-sulitkan-umat-membayar-zakat/

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s